JKTOne — Kemudahan transaksi digital tidak otomatis membuat perdagangan berjangka komoditi (PBK) aman. Di tengah pertumbuhan transaksi, pemblokiran ratusan situs ilegal menunjukkan bahwa masyarakat masih perlu membekali diri dengan pengetahuan sebelum tergiur janji keuntungan besar.
Menteri Perdagangan Budi Santoso bersama Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Ermarini membuka Bulan Literasi Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) 2026 di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (8/10/2026). Mengusung tema “Smart Traders, Wise Choices: Navigating Commodity Futures in the Digital Era”, kegiatan ini menekankan pentingnya literasi agar masyarakat mampu mengambil keputusan secara bijak.
Saat ditemui seusai pembukaan, Budi menjelaskan bahwa upaya meningkatkan literasi PBK telah dilakukan sejak 2023. Menurutnya, masyarakat perlu memahami mekanisme transaksi dan risiko sebelum menempatkan dana, terlebih ketika penawaran perdagangan semakin mudah ditemukan melalui platform digital.
Tantangan tersebut tercermin dari langkah pengawasan pemerintah. Sepanjang Januari–September 2026, sebanyak 812 situs perdagangan ilegal telah diblokir. Sementara itu, volume transaksi PBK pada Januari–Agustus 2026 mencapai 10,35 juta lot, meningkat 9,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Angka pertumbuhan itu menjadi gambaran aktivitas industri, tetapi sekaligus menegaskan pentingnya perlindungan nasabah. Besarnya volume transaksi tidak serta-merta menjamin setiap penawaran aman, apalagi jika masyarakat belum memeriksa legalitas perusahaan dan memahami risiko kontrak yang ditawarkan.
Budi menegaskan, masyarakat perlu menjadi smart traders yang tidak mudah terpengaruh janji keuntungan tidak realistis. Karena itu, literasi tidak cukup berhenti pada sosialisasi, tetapi harus membantu calon nasabah mengenali legalitas pelaku usaha, memahami mekanisme transaksi, serta memperhitungkan kemungkinan kerugian.
Melalui Bulan Literasi PBK 2026, pemerintah mendorong terbentuknya ekosistem perdagangan berjangka yang lebih transparan dan tepercaya. Sebab, di tengah kemudahan teknologi, pertanyaan pentingnya bukan hanya seberapa besar peluang keuntungan, melainkan apakah masyarakat benar-benar memahami risiko sebelum bertransaksi.
