JKTOne.com – Presiden Prabowo Subianto meminta kesejahteraan rakyat tidak berhenti sebagai slogan, tetapi dibuktikan melalui peningkatan pendapatan riil dan daya beli keluarga. Pesan tersebut menjadi sorotan dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) 2026 di Jakarta, Kamis (22/10/2026).
“Kesejahteraan tidak boleh hanya menjadi kata-kata slogan. Arti sesungguhnya dari kesejahteraan adalah bahwa penghasilan rakyat secara riil, secara nyata harus meningkat, harus meningkat, bahwa setiap keluarga harus memiliki daya beli yang nyata,” kata Prabowo.
Pernyataan itu menempatkan tantangan kebijakan ekonomi bukan hanya pada perluasan akses keuangan, melainkan juga pada manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat. Sebab, bertambahnya akses terhadap kredit dan layanan keuangan perlu diikuti kemampuan keluarga memenuhi kebutuhan hidup, mengembangkan usaha, serta menghadapi tekanan ekonomi.
Dalam kesempatan tersebut, Prabowo mengapresiasi penyaluran kredit untuk masyarakat dan menyatakan pemerintah akan memperluas upaya pembiayaan. Ia juga menyampaikan rencana penyaluran pembiayaan sebesar Rp400 triliun pada tahun mendatang yang ditujukan bagi petani, nelayan, masyarakat perdesaan, wilayah terpencil dan tertinggal, serta kelompok berpenghasilan rendah di perkotaan.
Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah telah terbentuk di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota, dengan total 552 TPAKD. Program Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir juga telah menyalurkan Rp64,85 triliun kepada 2,28 juta debitur.
Namun, besarnya penyaluran pembiayaan bukan satu-satunya ukuran keberhasilan. Tantangan berikutnya adalah memastikan pembiayaan tersebut produktif, membantu meningkatkan pendapatan, dan tidak menambah beban keuangan masyarakat.
Pemerintah juga membentuk Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK) untuk memperkuat strategi nasional kesejahteraan keuangan. Kinerjanya diarahkan pada ketahanan memenuhi kebutuhan keuangan, kemampuan menghadapi guncangan, dan rasa aman dalam mengelola keuangan.
Dengan arah kebijakan tersebut, ukuran keberhasilan perlu terlihat pada perubahan nyata di tingkat keluarga. Bukan sekadar berapa banyak rekening dibuka atau kredit disalurkan, melainkan sejauh mana masyarakat semakin mampu memenuhi kebutuhan hidup dan menjaga daya beli secara berkelanjutan.
