JKTOne.com – Tingkat inklusi keuangan Indonesia mencapai 93,61 persen pada 2026, tetapi tingginya akses masyarakat terhadap layanan keuangan belum otomatis menggambarkan kesejahteraan keluarga. Pemerintah kini mengarahkan kebijakan agar keberhasilan inklusi keuangan tidak hanya diukur dari kepemilikan rekening, tetapi juga dari kemampuan keluarga menghadapi tekanan ekonomi dan memenuhi kebutuhan hidup.
Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) 2026 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Airlangga mengungkapkan, berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2026, tingkat inklusi keuangan Indonesia mencapai 93,61 persen, sedangkan tingkat literasi keuangan berada di angka 69,57 persen.
“Kalau kita bicara ekonomi makro, yang diluncurkan Pak Presiden di sini adalah keluarga per keluarga. Ekonomi terkecil di masyarakat kita adalah ekonomi keluarga,” ujar Airlangga dalam pemaparannya.
Menurut Airlangga, pemerintah mengubah orientasi kebijakan dari sekadar memperluas inklusi keuangan menjadi peningkatan kesejahteraan keuangan keluarga. Pendekatan tersebut menempatkan kondisi ekonomi rumah tangga sebagai salah satu perhatian dalam pelaksanaan kebijakan nasional.
Ada tiga aspek yang menjadi perhatian, yakni financial wellness atau kesejahteraan keuangan, financial resilience atau ketahanan keuangan dalam menghadapi guncangan, serta financial security atau rasa aman dalam mengelola keuangan.
Rekening Banyak Belum Cukup
Perubahan orientasi tersebut menjadi penting karena kepemilikan rekening tidak serta-merta menunjukkan bahwa sebuah keluarga memiliki kondisi keuangan yang kuat. Kemampuan memenuhi kebutuhan sehari-hari, menghadapi kehilangan pekerjaan, mengelola utang, dan menyiapkan dana darurat juga menentukan ketahanan ekonomi rumah tangga.
Dalam pemaparannya, Airlangga mencontohkan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) bagi pekerja yang memenuhi persyaratan. Program tersebut memberikan manfaat uang tunai sebesar 60 persen dari upah selama paling lama enam bulan sesuai ketentuan yang berlaku.
Pemerintah juga mendorong pemanfaatan rekening untuk penyaluran bantuan sosial dan program produktif. Melalui program satu orang satu rekening, pemerintah menargetkan perluasan akses keuangan bagi sekitar 25 juta warga berusia di atas 17 tahun dari kelompok kesejahteraan terbawah.
Berdasarkan paparan tersebut, program ini diproyeksikan mendorong tingkat inklusi keuangan mendekati 99 persen, dengan rencana setoran awal rekening Rp50.000 dan anggaran Rp1,28 triliun.
Namun, efektivitas program tidak cukup dinilai dari jumlah rekening yang berhasil dibuka. Pemanfaatan rekening, keamanan transaksi, akses terhadap pembiayaan yang sesuai kemampuan, serta manfaatnya bagi aktivitas ekonomi keluarga juga perlu menjadi perhatian.
Mengukur Kesejahteraan dari Kondisi Keluarga
Pemerintah juga menyiapkan strategi nasional kesejahteraan keluarga dan Indeks Akses Keuangan Daerah untuk memetakan kesenjangan antarwilayah serta membantu menentukan intervensi yang lebih tepat sasaran.
Data tersebut diharapkan dapat mendukung pelaksanaan program literasi keuangan dan pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), termasuk di daerah yang masih membutuhkan perluasan akses layanan keuangan.
Bagi masyarakat, keberhasilan kebijakan pada akhirnya bukan sekadar memiliki rekening di bank, melainkan kemampuan memanfaatkan layanan keuangan untuk menjaga stabilitas rumah tangga dan mengembangkan sumber penghasilan.
Dengan tingkat inklusi keuangan yang telah mencapai 93,61 persen, tantangan berikutnya adalah memastikan akses tersebut menghasilkan manfaat nyata. Sebab, ukuran kesejahteraan keluarga tidak berhenti pada seberapa mudah masyarakat masuk ke sistem keuangan, tetapi juga pada seberapa kuat mereka bertahan ketika menghadapi tekanan ekonomi.
