JKTOne.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan penyaluran pembiayaan sebesar Rp53 triliun kepada 2,1 juta penerima pada periode Agustus–Oktober 2026. Pembiayaan tersebut menyasar masyarakat yang ingin mengembangkan usaha, mulai dari pengemudi ojek online (ojol), pedagang kecil, hingga petani. Namun, perluasan akses keuangan juga menuntut kepastian bahwa pembiayaan benar-benar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Friderica Widyasari Dewi selaku Ketua Dewan Komisioner OJK dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) 2026 di JIExpo, Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Dalam pemaparannya, Friderica menjelaskan bahwa program percepatan akses keuangan daerah menjadi salah satu upaya untuk memperluas jangkauan layanan keuangan sekaligus mendukung pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
“Ini adalah untuk mendukung Asta Cita Bapak Presiden, terutama dalam hal pemerataan ekonomi, pemberantasan kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Friderica.
Ia mengungkapkan, pembiayaan yang disalurkan telah menjangkau beragam kebutuhan produktif. Salah satunya pengemudi ojol yang berencana membuka warung kelontong, pedagang makanan yang ingin mengembangkan usahanya, serta petani kopi yang membutuhkan modal.
Menurut Friderica, penyaluran pembiayaan tersebut melibatkan 350 pelaku usaha jasa keuangan. Kolaborasi antara OJK, lembaga jasa keuangan, dan pemerintah daerah diharapkan mampu mempertemukan kebutuhan modal masyarakat dengan potensi ekonomi di masing-masing wilayah.
Selain program tersebut, OJK melaporkan Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir telah menyalurkan Rp64,8 triliun kepada 2,3 juta debitur. Sementara itu, pembiayaan untuk sektor prioritas mencapai Rp5,4 triliun dengan jumlah penerima lebih dari 103.000 debitur.
Inklusi Keuangan Tembus 93 Persen
Friderica menyampaikan, saat ini telah terbentuk 552 TPAKD di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia. Keberadaan tim tersebut diarahkan untuk mempercepat akses masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan formal.
OJK juga melaporkan tingkat literasi keuangan Indonesia mencapai 69 persen, sedangkan inklusi keuangan telah melampaui 93 persen. Angka tersebut, menurut pemaparan Friderica, telah melampaui target inklusi keuangan dalam RPJMN 2029 sebesar 93 persen.
Meski demikian, peningkatan inklusi keuangan tidak hanya perlu dilihat dari banyaknya masyarakat yang terhubung dengan layanan keuangan. Kemudahan memperoleh pembiayaan, kesesuaian skema kredit, serta kemampuan masyarakat memenuhi kewajibannya juga menjadi aspek penting untuk memastikan manfaatnya berkelanjutan.
Bagi pelaku usaha mikro, akses modal dapat membuka peluang untuk meningkatkan kapasitas produksi dan memperluas pasar. Sebaliknya, pembiayaan yang tidak sesuai dengan kemampuan usaha berpotensi menambah beban keuangan penerima.
Karena itu, keberhasilan program perlu diukur bukan hanya dari besarnya dana yang disalurkan atau jumlah penerima, tetapi juga dari perkembangan usaha dan manfaat ekonomi yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Tantangan Berikutnya, Memastikan Pembiayaan Tepat Sasaran
OJK turut menyoroti program Satu Rekening Satu Pelajar melalui pembukaan rekening Simpanan Pelajar (SimPel), yang disebut dapat dimulai dengan setoran awal Rp5.000. Program tersebut ditujukan untuk memperkenalkan layanan keuangan dan membangun kebiasaan menabung sejak dini.
Berbagai program itu menjadi bagian dari upaya memperluas akses keuangan hingga ke daerah. Namun, tantangan berikutnya adalah memastikan masyarakat tidak hanya memperoleh akses terhadap rekening dan pembiayaan, tetapi juga memiliki pemahaman yang memadai untuk mengelola keuangannya.
Dengan terbentuknya 552 TPAKD dan meningkatnya indikator inklusi keuangan nasional, efektivitas program akan semakin penting untuk diperhatikan. Ukuran keberhasilannya pada akhirnya terletak pada kemampuan masyarakat memanfaatkan layanan keuangan secara aman, mengembangkan usaha, dan meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan.
