JKTOne.com, Jakarta – Enam bulan setelah gempa besar mengguncang Lombok, kondisi warga masih sangat memprihatinkan. Banyak rumah yang belum tegak berdiri, sekolah yang porak poranda, dan layanan publik yang belum pulih sepenuhnya. Proses rehabilitasi dan rekonstruksi di terasa begitu lamban di Lombok, Nusa Tenggara Barat.
Direktur Utama Dompet Dhuafa Filantropi, drg. Imam Rullyawan. MARS, mengatakan masa recovery ini merupakan fase pergantian dari fase sebelumnya yang akan berdampak pada perkembangan ekonomi mayarakat Lombok.
“Langkah tersebut merupakan cara Dompet Dhuafa untuk mengenalkan dan mendekatkan Lembaga kami kepada masyarakat NTB agar dapat berkolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat di masa recovery ini,” ungkap Imam di Jakarta, Kamis (24/1/2019).
Dalam pertemuan rapat kabinet terbatas, Presiden Joko Widodo member instruksi khusus kepada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang baru, Letjen TNI Doni Monardo terkait percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah bencana yang belum tuntas di Lombok, Nusa Tenggara Barat.
Sejumlah kendala terkait rehabilitasi dan rekonstruksi di Nusa Tenggara Barat yaitu terbatasnya jumlah fasilitator mengakibatkan dana yang ditransfer kedaerah tidak dapat dicairkan atau mengendap. Padahal, saat ini ada sekitar 44 ribu rumah rusak berat di Lombok Utara. Sementara minimnya fasilitator yang hanya berjumlah 100 orang yang seharusnya membutuhkan 1.400 orang fasilitator.
Melalui Lombok Bangkit atau Lombok Recovery (Lover), Dompet Dhuafa mensosialisasikan program-program yang telah dilakukan dari fase respons hingga recovery kepada masyarakat luas khususnya pemerintah. Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia yang menjadi koordinator penanganan gempa di Lombok bekerjasama dengan Dompet Duafa.
Dompet Dhuafa sudah terjun dengan berbagai program untuk Lombok Bangkit mulai membangun Masjid Sementara, Sekolah Sementara, Hospital Keliling (HOPING), Rumah Sementara (Rumtara), Kebun Sehat Keluarga, Bengkel, hingga Pustu (Puskesmas Pembantu) dikawasan bencana gempa.
Merespon hal tersebut,Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Harmensyah mengungkapkan bahwa keberadaan pendataan Pokmas (Kelompok Masyarakat) amat penting untuk pencairan dana bantuan, sehingga diharapkan bantuan yang disalurkan dapat tepat sasaran.
(Penulis : Kintan)
