JKTOne.com, Jakarta – Kementerian PPN/Bappenas bersama Pemerintah Australia melalui Knowledge Sector Initiative (KSI) kembali menggelar program tahunan terbesar untuk ketiga kalinya, Indonesia Development Forum (IDF) 2019 pada 22-23 Juli 2019 di Jakarta Convention Center, Jakarta.
Forum dua hari ini menjadi wadah bagi praktisi pembangunan di sektor publik, swasta, dan nirlaba untuk bertemu, bertukar gagasan, dan mencari solusi guna atasi tantangan pembangunan Indonesia. Tahun ini, IDF 2019 mengangkat tema “Mission Possible: Memanfaatkan Peluang Pekerjaan Masa Depan untuk Mendorong Pertumbuhan Inklusif” dengan menghadirkan lebih dari 250 pembicara nasional dan internasional dengan latar belakang industri dan sektor yang beragam.
Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menyampaikan, sangat penting bagi Indonesia untuk menyusun strategi demi menyongsong persaingan pasar kerja global yang semakin kompetitif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih pesat.
“Tahun lalu, ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,3 persen dan kita mampu menciptakan lapangan kerja bagi 2,98 juta orang serta menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menjadi 5,34 persen,” ujarnya.
“Human Development Index (HDI) Indonesia juga meningkat sebanyak 0,82 persen menjadi 71,39. Meski demikian, jika dibandingkan dengan beberapa negara tetangga, kualitas sumber daya manusia Indonesia menurut data HDI masih berada di peringkat menengah.”
Mewakili Pemerintah Australia, Duta Besar untuk Indonesia Gary Quinlan menegaskan bahwa salah satu target utama kerja sama Australia-Indonesia adalah untuk menurunkan tingkat ketidaksetaraan melalui reformasi kebijakan agar pertumbuhan ekonomi yang stabil dapat tercapai.
Untuk menjaring ide dan gagasan dari berbagai lapisan masyarakat, sejak awal tahun, Kementerian PPN/Bappenas menggelar serangkaian Road to IDF di berbagai kota di Indonesia, seperti di Batam, Semarang, Sorong, Kupang, dan Jakarta.
15 start-up sukses yang membagikan pengalaman dengan start-up pemula dan peserta lainnya. Gagasan dan inovasi yang dikumpulkan ini akan menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam merumuskan kebijakan berbasis bukti untuk memanfaatkan peluang pekerjaan masa depan.
