JKTOne.com – Perubahan iklim bukan lagi sekadar isu lingkungan, melainkan ancaman nyata bagi stabilitas ekonomi dan sosial Indonesia. Berdasarkan data dari Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, hampir 80% bencana di Indonesia terkait hidroklimatologi, mulai dari banjir, tanah longsor, hingga kekeringan ekstrem.
Kondisi ini menuntut transformasi dalam sektor properti. Membangun perumahan tangguh iklim kini menjadi keharusan nasional untuk melindungi masyarakat, terutama kelompok rentan di permukiman informal.
Ancaman Kerugian Ekonomi dan Dampak Sosial
Tanpa langkah adaptasi yang serius, Kementerian Keuangan memproyeksikan perubahan iklim dapat menggerus PDB Indonesia hingga 2,87% pada tahun 2045.
Dampak ini paling dirasakan oleh perempuan dan keluarga berpenghasilan rendah yang tinggal di hunian tidak layak, di mana kenaikan suhu dan permukaan laut langsung memengaruhi kesehatan serta biaya hidup mereka.
Peluang Strategis dalam Program 3 Juta Rumah
Direktur Nasional Habitat for Humanity Indonesia, Handoko Ngadiman, menegaskan bahwa target pemerintah untuk membangun 3 juta rumah per tahun adalah momentum emas.
“Perumahan tangguh iklim adalah keharusan. Kita perlu memasukkan prinsip desain adaptif dan skema pembiayaan mikro yang inklusif agar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tidak tertinggal,” ujar Handoko.
Fokus Utama Pembangunan Rumah Adaptif:
Desain Passive Cooling: Memanfaatkan kondisi lokal untuk menyejukkan suhu ruangan secara alami tanpa bergantung pada energi listrik berlebih.
Pembiayaan Inklusif: Skema kredit mikro dan renovasi bertahap yang fleksibel bagi kepala rumah tangga perempuan dan kelompok rentan.
Material Rendah Karbon: Penggunaan bahan bangunan ramah lingkungan untuk mendukung aksi mitigasi emisi global.
Kolaborasi Lintas Sektor untuk Kebijakan Adaptasi
Dalam lokakarya yang menghadirkan pakar dari Bappenas, Kementerian LHK, hingga akademisi ITB dan UII, dirumuskan beberapa temuan kunci untuk mempercepat implementasi di tingkat tapak:
Integrasi Kebijakan: Ketahanan iklim harus terhubung dengan sektor air bersih, sanitasi, dan tata ruang dalam RPJPN-RPJMN.
Ekonomi Sirkular: Pemanfaatan limbah konstruksi (seperti inovasi dari Rebricks) untuk mengurangi risiko iklim sekaligus menggerakkan ekonomi lokal.
Panduan Teknis yang Kontekstual: Penyusunan standar bangunan yang mudah diterapkan oleh tukang lokal dan terjangkau bagi MBR.
Rekomendasi untuk Masa Depan Hunian Indonesia
Habitat for Humanity Indonesia merumuskan tiga pilar utama untuk mewujudkan hunian layak dan tangguh pada tahun 2030:
- Pendekatan Berbasis Data (Evidence-Based): Mengukur efektivitas desain sebelum dan sesudah intervensi pada hunian MBR.
- Pemberdayaan Lokal: Mengutamakan material lokal dan melatih tenaga kerja atau tukang di wilayah setempat.
- Proyek Percontohan (Pilot Project): Menguji panduan teknis perumahan adaptif di wilayah-wilayah yang paling rawan bencana di Indonesia.
Melalui kolaborasi Public Private Partnership (PPP), Indonesia berpeluang besar menciptakan ekosistem perumahan yang tidak hanya melindungi warga dari bencana, tetapi juga berkelanjutan secara ekonomi dan lingkungan.
