JKTOne.com – Pasar Muslim global yang terus berkembang membuka peluang besar bagi Indonesia, tetapi sertifikasi halal hotel, restoran, dan industri pariwisata non-UMKM masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu diperkuat pemerintah.
Hal tersebut disampaikan Masruroh, Staf Ahli Menteri Bidang Komunikasi Transformasi Digital dan Inovasi Pariwisata, dalam pembukaan Pekan Halal Indonesia 2026 di Jakarta International Convention Center (JICC), Senayan, Jakarta, Jumat (28/8/2026).
Menurut Masruroh, perubahan tren pariwisata global menunjukkan wisatawan Muslim tidak lagi dapat dipandang sebagai segmen pasar khusus atau niche market. Pertumbuhan populasi Muslim turut mendorong meningkatnya kebutuhan terhadap berbagai produk dan layanan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.
“Muslim turis itu bukan lagi sebagai niche market, tapi itu sudah menjadi mainstream,” kata Masruroh.
Ia menyebut potensi pasar tersebut sangat besar. Pada 2030, perjalanan wisatawan Muslim secara global diproyeksikan mencapai 262 juta perjalanan dengan nilai pengeluaran hingga US$310 miliar.
“Di tahun 2030 bahkan diprediksi sudah mencapai 262 juta perjalanan, dengan pengeluarannya diprediksi hingga 310 miliar dolar,” ujarnya.
Besarnya potensi tersebut turut meningkatkan kebutuhan terhadap berbagai sektor dalam ekonomi halal, mulai dari kosmetik halal, modest fashion, kuliner halal, hingga farmasi halal. Menurut Masruroh, keterkaitan antarsektor tersebut perlu diperkuat agar pertumbuhan ekonomi Islam dapat memberikan dampak lebih luas.
Indonesia sendiri memiliki sejumlah kekuatan dalam ekosistem ekonomi halal global. Sektor fashion Muslim menjadi salah satu sektor yang disebut memiliki posisi kuat, sementara kuliner, media dan rekreasi, serta kosmetik dan farmasi halal juga menjadi sektor potensial.
Namun, besarnya peluang pasar wisatawan Muslim masih dihadapkan pada pekerjaan rumah di tingkat industri. Pemerintah bersama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) terus mendorong percepatan sertifikasi halal, khususnya bagi pelaku usaha pariwisata.
Untuk UMKM di desa wisata, dukungan sertifikasi halal bahkan diberikan secara gratis. Namun, partisipasi sektor non-UMKM seperti hotel dan restoran masih perlu ditingkatkan.
“Yang masih sekarang menjadi PR kami bersama dengan BPJPH adalah meningkatkan partisipasi dalam hal sertifikasi untuk yang non-UMKM. Jadi industri-industri, hotel, restoran dan lain-lain yang masih harus kita tingkatkan,” kata Masruroh.
Pernyataan tersebut menjadi catatan penting di tengah ambisi Indonesia menangkap pasar wisatawan Muslim dunia. Besarnya potensi perjalanan wisatawan Muslim perlu diimbangi kesiapan industri agar Indonesia tidak hanya menjadi pasar, tetapi juga mampu menyediakan layanan yang sesuai dengan kebutuhan wisatawan.
Selain sertifikasi, pemerintah juga melakukan pendampingan dan penguatan kapasitas pariwisata ramah Muslim berbasis desa wisata. Kesiapan destinasi turut diukur melalui pengindeksan untuk mengetahui sejauh mana daerah mampu menerima wisatawan Muslim.
Menurut Masruroh, pengembangan pariwisata ramah Muslim pada akhirnya tidak hanya berbicara mengenai jumlah wisatawan yang datang, tetapi juga kesiapan destinasi, kualitas layanan, fasilitas, industri, dan sumber daya manusia.
Dengan potensi pasar yang diproyeksikan mencapai 262 juta perjalanan pada 2030, tantangan Indonesia kini adalah memastikan peluang tersebut diikuti kesiapan nyata di lapangan.
