JKTOne.com– Pemerintah Republik Indonesia, diwakilkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, hari ini mengembangkan surat kerjasama (Letter of Intent/LoI) dengan Tony Blair Institute of Global Change (TBI) untuk menjajaki kolaborasi di bidang pemerintahan digital. Pemanfaatan tekonologi digital untuk meningkatkan layanan publik di Indonesia, negara kepulauan terbesar di Dunia dan salah satu negara anggota G20, telah dilansir sebagai salah satu prioritas terpenting pemerintah dalam upayanya untuk mengubah Indonesia menjadi negara berpendapatan tinggi pada tahun 2045. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Bapak Abdullah Azwar Anas menyaksikan membikin LoI yang dilakukan oleh Sekretaris Kementerian PANRB, Ibu Rini Widyantini dan Jalil Rasheed, Managing Director TBI Asia.
“Saya senang dapat memasuki kolaborasi baru dengan Tony Blair Institute of Global Change. Penandatanganan LoI hari ini akan membukakan jalan untuk kolaborasi yang lebih lanjut dan lebih erat, memastikan bahwa tidak ada seorang pun di Indonesia yang tertinggal oleh gelombang digitalisasi di negara ini. Kami berlayar untuk melihat bagaimana kemajuan teknologi digital dapat meningkatkan pelayanan publik di Indonesia,” ujar Bapak Anas yang sedang melakukan kunjungan dinas ke Inggris dan Estonia minggu ini.
“Teknologi harus bisa menjadi pendorong perubahan yang positif,” ujar Ibu Astrid Dita, Kepala Bidang Teknologi di TBI Indonesia, “Tony Blair Institute siap memperdalam kerja sama dengan Pemerintah Indonesia dalam memanfaatkan dampak-dampak positif dari teknologi, khususnya dalam ruang pemerintahan. Kami berharap dapat membantu Pemerintah Indonesia sepanjang perjalanan transformasinya untuk membawa dampak besar yang bermanfaat secara luas bagi masyarakat Indonesia”. Penandatanganan surat minat kerja sama ini dilakukan dua bulan setelah Menteri Anas bertemu dengan Tony Blair, Ketua Eksekutif Tony Blair Institute for Global Change dan mantan Perdana Menteri Inggris (1997-2007)
