JKTOne.com — Harbolnas 2026 ditargetkan mampu mendekati Rp40 triliun, tetapi di balik ambisi meningkatkan transaksi belanja daring tersebut terselip pertanyaan mengenai kekuatan daya beli masyarakat dan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal IV 2026.
Target tersebut mengemuka dalam “Kick-off Road to Harbolnas 2026” di kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Kamis (27/8/2026). Pemerintah berharap nilai transaksi Harbolnas tahun ini meningkat 5–10 persen dibandingkan capaian tahun sebelumnya.
Harbolnas 2025 mencatat transaksi Rp36,4 triliun, meningkat 17 persen dibandingkan 2024 yang mencapai Rp31,2 triliun. Dengan target pertumbuhan 5–10 persen, nilai transaksi Harbolnas 2026 berpotensi bergerak di kisaran Rp38,2 triliun hingga Rp40 triliun.
Angka tersebut tentu terlihat menggiurkan. Namun, pertanyaan yang lebih penting adalah apakah peningkatan transaksi tersebut benar-benar menunjukkan daya beli masyarakat semakin kuat atau justru lebih banyak didorong promosi dan potongan harga.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan kondisi ekonomi Indonesia masih berada dalam jalur positif. Ia menyebut pertumbuhan ekonomi pada semester I 2026 mencapai 5,45 persen.
“Perekonomian kita sampai dengan semester I masih tumbuh 5,45 persen. Dan artinya itu adalah salah satu pertumbuhan ekonomi tertinggi dalam 13 tahun terakhir,” ujar Airlangga.
Menurut Airlangga, sejumlah indikator juga memperlihatkan tren positif. Penjualan kendaraan hybrid dan kendaraan listrik disebut meningkat hingga sekitar 80 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Indeks keyakinan konsumen pun masih berada di atas 100.
“Jadi kalau itu kita melihat sebetulnya ekonomi kita track-nya masih berjalan dan indeks keyakinan konsumen juga masih di atas 100,” katanya.
Meski demikian, pemerintah tetap menjadikan Harbolnas sebagai salah satu instrumen untuk menjaga daya beli masyarakat. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan agenda belanja daring tersebut memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya pada kuartal IV.
“Harbolnas bukan sekadar momentum untuk berbelanja, tapi juga merupakan momentum strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya di kuartal IV,” kata Budi.
Pernyataan tersebut membuat Harbolnas 2026 memiliki makna lebih besar daripada sekadar pesta diskon akhir tahun. Ketika konsumsi masyarakat menjadi salah satu penggerak ekonomi, peningkatan transaksi Harbolnas diharapkan ikut menciptakan perputaran ekonomi yang lebih luas.
Namun, tingginya nilai transaksi belum otomatis berarti seluruh masyarakat memiliki daya beli yang semakin kuat. Belanja yang meningkat bisa dipengaruhi diskon, program promosi, maupun perubahan pola konsumsi dari toko fisik menuju platform digital.
Karena itu, tantangan Harbolnas bukan hanya mencapai target transaksi. Pemerintah juga perlu memastikan pertumbuhan tersebut memberikan dampak nyata kepada pelaku usaha dalam negeri, khususnya UMKM.
Kampanye #PilihLokalUntukNusantara menjadi salah satu upaya untuk memastikan sebagian transaksi mengalir kepada produsen dan pelaku usaha lokal. Pada Harbolnas 2025, produk lokal menyumbang sekitar 45 persen transaksi atau Rp16,6 triliun dari total Rp36,4 triliun.
Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan Harbolnas dapat menjadi ruang bagi UMKM untuk meningkatkan penjualan sekaligus memperluas pasar.
“Prinsipnya kita akan support dan dukung penuh program ini sebagai bagian dari untuk menumbuhkembangkan dan meningkatkan penjualan para UMKM di tanah air kita,” ujar Maman.
Pemerintah juga menyiapkan insentif berupa diskon biaya layanan e-commerce bagi usaha mikro dan kecil yang menjual produk dalam negeri. Menurut Maman, proses integrasi teknis kebijakan tersebut telah mencapai sekitar 95 persen.
Perluasan Harbolnas 2026 juga membuat potensi transaksinya semakin besar. Program tahun ini tidak hanya menyasar barang di marketplace, tetapi mencakup jasa dan layanan digital seperti akomodasi, tiket transportasi, ride-hailing, social commerce, hingga berbagai platform perdagangan digital.
Dengan ruang transaksi yang semakin luas, target mendekati Rp40 triliun bukan sesuatu yang mustahil. Tetapi angka tersebut sekaligus menjadi ujian terhadap optimisme pemerintah mengenai konsumsi domestik.
Sebab, persoalan utamanya bukan sekadar apakah masyarakat masih mau berbelanja. Yang jauh lebih penting adalah apakah mereka mampu berbelanja tanpa harus mengorbankan kebutuhan lainnya.
Jika transaksi Harbolnas 2026 meningkat dan porsi produk lokal ikut membesar, pemerintah memiliki alasan kuat menyebut konsumsi domestik masih menjadi penopang ekonomi. Namun, jika pertumbuhan transaksi terutama berasal dari perang diskon, dampaknya terhadap daya beli dan kesejahteraan masyarakat tentu perlu dilihat lebih hati-hati.
Pada akhirnya, Harbolnas 2026 bukan hanya soal berapa besar uang yang berpindah dari rekening konsumen ke platform digital. Yang menjadi taruhan adalah apakah triliunan rupiah tersebut benar-benar mampu berputar menjadi pertumbuhan ekonomi yang terasa hingga tingkat UMKM dan rumah tangga.
